BIMS - Pemerintah Indonesia mempertimbangkan menambah kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen atau lebih, menyusul negosiasi perpanjangan izin operasional tambang hingga 2061.
Meski saat ini pemerintah melalui MIND ID menguasai 51 persen saham PTFI, pembicaraan mengenai peningkatan kepemilikan saham sudah berlangsung sejak masa Presiden Joko Widodo. Langkah ini menimbulkan pertanyaan apakah penambahan saham akan memberi keuntungan ekonomi atau justru berisiko.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa awalnya pembahasan berkisar 10 persen, namun potensinya kini bisa lebih besar. Pemerintah juga berencana memanggil Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, untuk membahas skema divestasi ini.
1. Risiko di Balik Penambahan Saham
Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, menekankan bahwa keputusan ini tidak bisa tergesa-gesa. Perpanjangan kontrak jangka panjang hingga 2061 mengandung ketidakpastian tinggi, termasuk gejolak geopolitik, investasi global, dan perkembangan teknologi industri tambang.
Menurut Fahmy, menambah 10 persen saham tanpa syarat perpanjangan kontrak bisa masuk akal. Namun, jika pembelian saham terkait perpanjangan masa operasi hingga 2061, ia menyarankan pemerintah menolak.
“Sepuluh tahun ke belakang saja sudah banyak hal yang sulit diprediksi, apalagi bicara lebih dari tiga dekade ke depan,” jelas Fahmy.
2. Kendali dan Dividen yang Tak Signifikan
Meskipun secara nominal pemerintah memegang mayoritas saham, kendali strategis atas operasional Freeport masih berada di tangan Freeport-McMoRan, perusahaan tambang asal AS. Jika perusahaan memutuskan mengekspor konsentrat karena gangguan smelter, keputusan tersebut tetap dijalankan meski merugikan Indonesia.
Tambahan saham kemungkinan hanya memberikan dividen tambahan, tetapi kontribusinya tidak signifikan. Freeport kini memasuki tahap penambangan bawah tanah yang lebih kompleks dan mahal dibanding tambang terbuka.
“Itu harga mati. Kalau tidak, kita hanya jadi penonton meski pegang mayoritas saham,” tegas Fahmy.
3. Manfaat Konkret untuk Masyarakat
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, menekankan bahwa tambahan saham harus menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya simbolis. Kepemilikan lebih besar juga meningkatkan tanggung jawab pemerintah terhadap dampak lingkungan tambang.
Selain itu, efisiensi fiskal perlu diperhatikan. Di tengah menurunnya penerimaan negara dan meningkatnya kebutuhan anggaran, setiap investasi BUMN harus benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ruang fiskal kita sedang sempit. Jadi, keputusan menambah saham harus dihitung matang, bukan hanya karena alasan nasionalisme atau kebanggaan politik,” pungkas Bhima.
Kesimpulan
Penambahan kepemilikan saham Freeport berpotensi membawa keuntungan, tetapi juga memiliki risiko kendali, dividen yang tak signifikan, dan tanggung jawab lingkungan. Pemerintah perlu memastikan manfaat konkret bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan akhir.
0Comments